Anggota DPRD Purwakarta Dilaporkan Dugaan Penipuan Masuk IPDN, Ini Komentar Rektor IPDN

SINAR JABAR - Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Hadi Prabowo mengomentari terkait laporan warga Kabupaten Karawang, Jawa Barat yang diduga ditipu untuk masuk IPDN.

Tidak tanggung-tangung, diduga korban penipuan masuk IPDN tersebut mengeluarkan biaya sebesar Rp550 juta oleh mantan pejabat IPDN, inisial AZ dan salah satu anggota DPRD Purwakarta, inisial NS.

Korban yang merupakan anak dari JS (40), warga Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, melaporkan NS dan AZ ke Mapolres Karawang melalui kuasa hukum atas dugaan penipuan masuk IPDN.

Baca Juga: Harga Pangan Naik, Pasar Pangan Murah Bakal Digelar di Jabar

Baca Juga: Kang Emil Dikenal Pria Ini Dede Lasmana, Tapi Tahu Al Jabar Karya Ridwan Kamil

Baca Juga: Jabatan Belum Berakhir, Anne Ratna Mustika Lebih Dulu Tinggalkan Rumah Dinas Bupati Purwakarta

Kuasa hukum pelapor, Aleks Safri Winando mengatakan, kliennya sengaja melaporkan NS ke polisi karena merasa dirugikan. Karena, menurut kliennya, NS diduga berperan menjanjikan anaknya bisa masuk IPDN Sumedang dengan syarat mahar tertentu.

Selain NS, ia mengatakan, pihaknya juga turut melaporkan AZ, salah seorang oknum yang disebut sebagai pejabat IPDN. Keduanya telah dilaporkan ke Polres Karawang pada Kamis, 14 September 2023.

Rektor IPDN, Hadi Prabowo mengatakan bahwa saat ini IPDN telah menerapkan sistem Betah (Bersih, Transparan, Akuntable dan Humanis).

Baca Juga: Anne Ratna Mustika Sebagai Bupati Purwakarta Ke 9 Meraih Ratusan Penghargaan Selama 5 Tahun Kepemimpinannya

Baca Juga: Geng Motor Resahkan Warga, Polres Purwakarta Gelar Patroli Malam

Baca Juga: Bobol Rumah Demi Bayar Hutang, Pasutri di Bandung Terancam 9 Tahun Penjara

"Jadi kalau ada titipan atau melalui, melalui, melalui orang itu sudah tidak zaman. Semenjak saya jadi rektor itu, IPDN sudah menerapkan sistem 'Bersih'. Jadi semuanya itu jelas, tidak ada titipan atau upeti untuk masuk IPDN," ucap Hadi kepada wartawan usai Penutupan Bhakti Karya Praja (BKP) IPDN di Komplek Pemkab Purwakarta, Senin 18 September 2023.

Dirinya menyebutkan bahwa masuk IPDN saat ini sudah ketat dan transparan.