BPS Jawa Barat Kerahkan 80.000 Petugas untuk Regsosek 2022

SINAR JABAR - Sebanyak 80 ribu petugas dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat (Jabar) dikerahkan terkait dimulainya pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022 (pengumpulan data seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan).

"Di Jawa Barat akan ada sekitar 80.000-an petugas karena penduduk Jabar terbanyak di Indonesia," kata Kepala BPS Provinsi Jawa Barat Marsudijono dikutip dari Antara Selasa, 20 September 2022.

Beberapa waktu lalu, kata Marsudijono, pihak BPS dan Pemprov Jawa Barat menggelar rapat Kordinasi Daerah Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022, di Kota Bandung.

Baca Juga: Diduga Depresi, Lansia di Purwakarta Nekat Gantung Diri

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyambut baik dimulainya pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi 2022 oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.

Marsudijono menuturkan, Regsosek ditujukan untuk mendukung Satu Data Indonesia yang digunakan untuk berbagai kepentingan.

Sebagai contoh untuk bantuan sosial, yang berfungsi sebagai bagian perlindungan sosial tentunya harus tersalurkan tepat sasaran.

Baca Juga: Minibus Terperosok di Parit Jadi Perhatian Warga

Sedangkan saat ini data masih bersifat sektoral di mana setiap kementerian/lembaga memiliki basis data untuk menyalurkan program bantuan sosialnya.

Oleh karena itu diperlukan ekosistem pendataan perlindungan sosial yang terintegrasi secara menyeluruh melalui Regsosek.

"BPS mendapat tugas mulia sekaligus sangat berat untuk melakukan pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi 2022. Kita sering mengetahui dari media, ada program yang tidak tepat sasaran. Untuk itu kami dari BPS diperintah melakukan pendataan awal," kata Marsudijono.

Baca Juga: Jokowi Tegaskan Tak Ada Penghapusan dan Pengalihan Pelanggan Listrik Daya 450 VA

Ia menyebut ada sejumlah tahapan dalam Regsosek ini, di antaranya tahap persiapan, yang dilakukan sejak tahun 2021. Tahap ini mencakup pengembangan konsep basis data dan mekanisme pendataan.

Tahapan selanjutnya, yakni pendataan awal di tahun 2022. Pengumpulan data dilakukan di semua kabupaten/kota.

Selanjutnya pada 2023 data akan diolah dan dilakukan pemeringkatan, hingga targetnya di tahun 2024 diharapkan hadir stabilitas sistem dengan terbentuk Pusat Data Nasional dan mekanisme quality control.

Baca Juga: Ridwan Kamil Ajak Masyarakat Manfaatkan Kredit Mesra Hindari Rentenir

"Pengumpulan data akan dilakukan mulai tanggal 15 Oktober sampai 14 November 2022," ujarnya.

Adapun variabel data yang dihimpun antara lain terkait dengan kependudukan dan ketenagakerjaan, perumahan, kesehatan dan disabilitas, perlindungan sosial, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi.

Marsudijono juga meminta dukungan dari berbagai pihak terkait pendataan awal Regsosek 2022 ini.

Baca Juga: Warga Kembali Keracunan Gas Pabrik Pindo Deli, Bupati Karawang Bereaksi

Apalagi harga BBM sudah mengalami kenaikan, dan pendataan dimulai dari bulan yang tidak jauh dari kenaikan BBM.

"Maka perlu strategi khusus, teman-teman BPS membutuhkan pengawalan dari aparat penegak hukum agar di lapangan bertugas dengan lancar," katanya.

"Setiap petugas juga dilatih khusus memahami kemungkinan di lapangan apabila ada penolakan dari responden. Perlu strategi khusus melatih petugas agar mereka bisa mendapatkan data yang benar-benar valid," ujar Marsudijono.

Baca Juga: Mobil Ambulance Pembawa Jenazah Tabrak Bus

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja menambagkan data merupakan fondasi bagi pemangku kebijakan mengambil sebuah keputusan.

Dalam suatu perencanaan, seyogianya dirancang dari kondisi sosial ekonomi, kemudian dengan data yang baik akan didapat keputusan yang terbaik atau dikenal dengan istilah good data, good decision.

Untuk itu dalam memulai pendataan, Setiawan menginstruksikan tiga hal. Pertama, BPS tidak bisa sendiri, perlu ada pengawalan agar setiap proses pendataan berlangsung dengan baik.

Baca Juga: Polisi Ringkus Seorang Pemuda yang Edarkan Obat Farmasi Tanpa Izin Edar