• Minggu, 25 September 2022

Temui Presiden Jokowi, Bawaslu Minta Dukungan Fasilitas Pengawasan Pemilu

- Jumat, 23 September 2022 | 12:46 WIB
Presiden Jokowi menerima anggota Bawaslu RI periode 2022-2027 di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis 22 September 2022. (Foto: BPMI Setpres/Rusman)
Presiden Jokowi menerima anggota Bawaslu RI periode 2022-2027 di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis 22 September 2022. (Foto: BPMI Setpres/Rusman)

SINAR JABAR - Selain memperkenalkan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI periode 2022-2027, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja meminta dukungan dari Presiden Jokowi terkait beberapa hal mengenai fasilitas pengawasan dalam pemilihan umum (Pemilu).

Hal tersebut dikatakan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja saat bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis 22 September 2022.

“Kami mintakan kepada Bapak Presiden (Jokowi) khususnya misalnya mengenai support pembiayaan dan lain-lain, dan sudah dipenuhi pemerintah walaupun ada beberapa hal yang masih kurang, kekurangan inilah yang kemudian kita mohonkan kembali,” ucap Bagja.

Baca Juga: Begini Kronologis OTT KPK Dugaan Korupsi Perkara di Mahkamah Agung

Selain itu, Bagja juga meminta agar pihak keamanan dan pengawas di tempat pemungutan suara (TPS) yang berlokasi di pulau terluar bisa mendapatkan kemudahan fasilitas untuk berkoordinasi dengan sejumlah pihak lainnya.

“Kemudian juga fasilitasi teman-teman keamanan pengawas di tempat-tempat TPS, di tempat-tempat pulau terluar dan juga terjauh, sehingga bisa dikomunikasikan dengan kepolisian, Panglima TNI, dan juga aparat pemerintah daerah,” tuturnya.

Selanjutnya, Bagja menuturkan bahwa Kepala Negara menginstruksikan Bawaslu untuk bertindak tegas dalam penegakan hukum sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran berdasarkan ketentuan Undang-Undang (UU) Pemilu. Untuk itu, pihaknya meminta dukungan penegakan hukum.

Baca Juga: Di Tengah Kabar Keretakan Rumah Tangganya, Ambu Anne Raih Penghargaan

“Pak Presiden meminta bahwa Bawaslu tegas dalam melakukan penegakan hukum sehingga kemudian orang berpikir dua kali untuk melanggar ketentuan Undang-Undang Pemilu, baik ketentuan pidana, ketentuan administrasi, maupun ketentuan etika,” ujarnya.

Halaman:

Editor: M. Rizal

Sumber: setkab.go.id

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Ferdy Sambo Ajukan Gugatan ke PTUN, Ini Respons Polri

Sabtu, 24 September 2022 | 12:59 WIB

Polisi Amankan Delapan Pelajar Pelaku Tawuran di Bekasi

Jumat, 23 September 2022 | 14:14 WIB
X